Data kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto terus membaik. Data kasus pada tahun 2020 ini menurun dibandingkan setahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP) Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi menyebut penurunan persoalan ini karena sejumlah faktor. Diantaranya adalah penerapan secara masif program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja).
Program ini dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
"Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto ada, tapi grafiknya terus turun. Data ini tergolong kecil dibandingkan dengan daerah di Indonesia, " jelas Kepala DP2KBP Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi sebelum membuka Sosialisasi Program KKBPK di Hotel Raden Wijaya Mojokerto, Selasa (27/10) tadi siang.
Mantan Kadinsos tersebut menyebut dia menekankan betul program PIK R tersebut."Pikr nya jalan mangkane kasusnya kecil. Kasusnya diselesaikan internal oleh anak sendiri," tandasnya.
Target Pikr ini, kata ia, adalah sekolah dan karang taruna. Dinas ini jjga melibatkan PKK sebagai ajang konseling dalam penanganan kasus kekerasan.
Pihak DP2KBP sendiri membuka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari program yang telah menorehkan penghargaan kabupaten ramah anak madya, puskesmas ramah anak nasional ini layanan tersebut menjadi ujung dari penyelesaian tindak kekerasan pada perempuan dan anak.
Sejumlah tindak kekerasan perempuan dan anak mewarnai tahun 2020 ini. Mengacu data dinas ini, sjak Januari lalu telah terjadi 15 kasus KDRT, 2 kali kasus pemerkosaan, 3 kasus hak asuh anak, 1 pelecehan seksual dan kekerasan lainnya.
Dari kasus tersebut, 9 kasus KDRT telah selesai dan 5 dalam penyelesaian. Untuk pemerkosaan 1 kasus tuntas 1 dalam penyidikan dan tiga kasus selebihnya juga selesai.
"Kasus pemerkosaan anak kita banding sampai MA. Kalau kasus anak, intinya tapi tidak boleh pakai pidana umum tapi harus dikembalikan pidana anak.
Sistem peradilan anak. Itu yang kita perjuangankan, " pungkasnya.(rey/lintasmojo)
