Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan Mojokerto Watch (MW) lakukan unjuk rasa terkait usut tuntas Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) Korupsi yang menyeret Walikota, dan kepala Dinas PUPR serta beberapa anggota DPRD Kota Mojokerto Tahun 2017, di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No 145. Selasa, (4/3).
Matroji, anggota LSM MW dalam orasinya menuntut kepada anggota DPRD Kota Mojokerto untuk mengusut tuntas Kasus OTT dan membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk mengawasi dan mengawal kasus tersebut.
" OTT harus tuntas, saya menilai pasti ada anggota DPRD Kota Mojokerto yang menerima aliran dana Hiba ratusan juta yang di kelola PUPR saat itu," ungkapnya.
Usai orasi, perwakilan menemui Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto di ruangannya di dampingi Wakil Ketua DPRD Sonny dan Ketua Perpemda Deny dari Partai Demokrat dan memberikan tuntutan atau permintaan kepada perwakilan Polresta, Perwakilan Kejaksaan, dan Pemkot.(rey/lintasmojo)
